SK dan Lampiran PIP Tahap 1 Tahun 2021 Jenjang MTs

Unduh SK dan Lampiran PIP Tahap 1 Tahun 2021 Jenjang MTs disini !!!
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN, DAN KESISWAAN
MADRASAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1532 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN SISWA MADRASAH TSANAWIYAH PENERIMA BANTUAN SOSIAL
PROGRAM INDONESIA PINTAR TAHAP I
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN, DAN KESISWAAN
MADRASAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,




Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Indonesia
Pintar pada Kementerian Agama, perlu melakukan
verifikasi dan validasi sasaran penerima manfaat
program tersebut;
b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini merupakan hasil pemadanan
elektronik siswa madrasah terhadap Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan
Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam tentang Penetapan Siswa Madrasah Tsanawiyah
Penerima Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar
Tahap I Tahun Anggaran 2021;


Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5235);5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166
Tahun 2014 Tentang Program Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83
Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63
Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial
Secara Non Tunai;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga
Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program
Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga
Produktif;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 178/PMK.05/2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Madrasah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik
Negara/Lembaga/Satuan Kerja;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan
Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor
228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial
pada Kementerian Negara/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama;
17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Kementerian Agama;
18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara
Pada Kementerian Agama;
19. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia
Pintar pada Kementerian Agama sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 258 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program
Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN,
DAN KESISWAAN MADRASAH DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN SISWA
MADRASAH TSANAWIYAH PENERIMA BANTUAN SOSIAL
PROGRAM INDONESIA PINTAR TAHAP I TAHUN
ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan nama-nama Siswa Madrasah Tsanawiyah
Penerima Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar Tahap
I Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
KEDUA : Penyaluran dan pencairan dana Bantuan Sosial Program
Indonesia Pintar sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
KESATU berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Program Indonesia Pintar untuk Siswa Madrasah Tahun
Anggaran 2021.
KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari
keputusan ini dibebankan kepada DIPA Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2021.KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Maret 2021
Disahkan Oleh
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,
ttd
MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTUR KURIKULUM, SARANA,
KELEMBAGAAN, DAN KESISWAAN
MADRASAH,
ttd
A. UMAR