SK dan Lampiran PIP Tahap 1 Tahun 2021 Jenjang MI

Unduh SK dan Lampiran PIP Tahap 1 Tahun 2021 Jenjang MI di sini !!!

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN, DAN KESISWAAN

MADRASAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 1654 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH PENERIMA BANTUAN SOSIAL

PROGRAM INDONESIA PINTAR TAHAP I

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN, DAN KESISWAAN

MADRASAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,




Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Indonesia

Pintar pada Kementerian Agama, perlu melakukan

verifikasi dan validasi sasaran penerima manfaat

program tersebut;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini merupakan hasil pemadanan

elektronik siswa madrasah terhadap Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan

Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan

Islam tentang Penetapan Siswa Madrasah Ibtidaiyah

Penerima Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar

Tahap I Tahun Anggaran 2021;


Unduh SK MI Klik Disini

Unduh Lampiran SK PIP MI Klik Lampiran SK PIP Tahap 1 Tahun 2021 Jenjang MI - Jawa Timur

Unduh Lampiran SK PIP MI Klik Lampiran SK PIP Tahap 1 Tahun 2021 Jenjang MI - Kota Probolinggo


Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5235);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45

Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6267);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166

Tahun 2014 Tentang Program Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83

Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63

Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial

Secara Non Tunai;

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga

Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program

Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga

Produktif;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 178/PMK.05/2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90

Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Madrasah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik

Negara/Lembaga/Satuan Kerja;

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan

Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor

228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial

pada Kementerian Negara/Lembaga;

16. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Agama;

17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi

Vertikal Kementerian Agama;

18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara

Pada Kementerian Agama;

19. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor

14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia

Pintar pada Kementerian Agama sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Menteri Agama Republik

Indonesia Nomor 258 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program

Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama;


MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN,

DAN KESISWAAN MADRASAH DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN SISWA

MADRASAH IBTIDAIYAH PENERIMA BANTUAN SOSIAL

PROGRAM INDONESIA PINTAR TAHAP I TAHUN

ANGGARAN 2021.


KESATU : Menetapkan nama-nama Siswa Madrasah Ibtidaiyah

Penerima Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar Tahap

I Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Penyaluran dan pencairan dana Bantuan Sosial Program

Indonesia Pintar sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM

KESATU berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Program Indonesia Pintar untuk Siswa Madrasah Tahun

Anggaran 2021.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari

keputusan ini dibebankan kepada DIPA Direktorat

Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Maret 2021

Disahkan Oleh

DIREKTUR JENDERAL

PENDIDIKAN ISLAM,

ttd

MUHAMMAD ALI RAMDHANI


PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DIREKTUR KURIKULUM, SARANA,

KELEMBAGAAN, DAN KESISWAAN

MADRASAH,

ttd

A. UMAR